Home > Headline > Belum Kantongi Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pembangunan Kilang Mini LNG PT South Sulawesi Disorot

Belum Kantongi Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pembangunan Kilang Mini LNG PT South Sulawesi Disorot

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Foto: kabar3.com)

Jakarta, KABARWAJO.com – Pembangunan kilang mini Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair PT. South Sulawesi di Langkenna, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo disinyalir belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kalau tak punya Amdal berarti tak berizin, ilegal. Karena, Amdal itu bagian utuh dari perizinan. Jadi, bagaimana bisa beroperasi kalau tak punya Amdal. Ini negara punya aturan harus ditegakkan,” tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidani Lingkungan, Daniel Johan, di Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Karena itu, Daniel meminta penegak hukum harus langsung bertindak dan secepatnya mengusut dengan tegas.

BACA JUGA :  Wajo-Mamuju Utara Terima Penghargaan 'Kabupaten Potensial' dari Tempo Media Group

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2017, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Direktur PT South Sulawesi LNG. Isinya, kilang mini LNG milik PT South Sulawesi LNG di areal seluas 21, 17 hektar tersebut berada di kawasan hutan lindung sesuai SK Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009.

Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Sulsel M Tamzil itu menyebutkan PT South Sulawesi LNG telah menjalankan kegiatan pembangunan kilang mini LNG meski belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sementara itu, Kabag Humas South Sulawesi LNG, Irwansyah pernah membantah proyek kilang mini LNG di Kabupaten Wajo tersebut tidak berizin.

BACA JUGA :  Nurul, Bocah Penderita Hydrochephalus asal Tanasitolo Ini Butuh Bantuan

“Memang South Sulawesi LNG belum memiliki izin HO dan Amdal, tapi perusahaan kami telah mengantongi izin dari Dirjen Migas yaitu izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang diatur dalam Undang Undang 32 Tahun 2009,” kilah Irwansyah.

Informasi yang dihimpun KABARWAJO.com menyebutkan saat ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana membawa alat berat, atau alat yang tak lazim. Diduga kuat alat itu digunakan untuk menjalankan kegiatan penambangan.

(ipe/inl/dip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)