Home > Headline > Bendungan Paselloreng dan Bayang-bayang Kisruh Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Bendungan Paselloreng dan Bayang-bayang Kisruh Pembayaran Ganti Rugi Lahan

Progress pembangunan Bendungan Paselloreng. (Foto: Dok. WIKA)

Makassar, KABARWAJO.com – Bendungan Paselloreng di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang merupakan perwujudan Nawa Cita untuk mencapai ketahanan pangan dan air nasional.

Namun, bendungan yang ditarget rampung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun ini nyatanya tak lepas dari sejumlah masalah. Di antaranya terkait kisruh pembayaran ganti rugi lahan.

Pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Paselloreng ini beberapa kali memang sempat diwarnai aksi unjuk rasa warga pemilik lahan menyusul adanya keterlambatan pembayaran dan penolakan warga atas nilai ganti rugi lahan mereka.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Tata Ruang, dan Cipta Karya Pemprov Sulawesi Selatan, Andi Darmawan, mengakui salah satu proses yang menghambat pembangunan Bendungan Paselloreng yaitu terkait masalah pembebasan dan pembayaran ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan bendungan.

BACA JUGA :  Polsek Pitumpanua Buka Posko Bencana Bagi Korban Puting Beliung di Siwa

“Kami tetap optimis proyek ini dapat selesai sesuai jadwal. Kami yakin, karena masalah yang menghambat yaitu pembebasan lahan dapat diurai secara bersama dengan stakeholder terkait. Permasalahan ini sudah berada pada tim pembebasan lahan untuk kepentingan negara, di dalamnya ada tim fasilitasi untuk melihat pokok masalahnya,” ungkap Andi Darmawan, Sabtu (20/1/2018).

Menurutnya, pihaknya akan terus mendorong penyelesaian bendungan ini karena merupakan fasilitas yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat.

“Dari sini akan dilihat, misalnya, apakah dokumen bermasalah sehingga sertifikat tidak diterbitkan, jika demikian maka BPN didorong untuk merampungkan itu,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengang dan Jeneberang (BBWSPJ), Tampang, mengatakan saat ini bagian bendunga utama sudah mulai dikerjakan. Beberapa sisi bangunan bendungan juga tengah dirampungkan.

BACA JUGA :  Restocking Ikan Lokal, Cara Kementerian Kelautan dan Perikanan Pulihkan Ekosistem di Danau Tempe

“Sesuai kontrak kerja, Bendungan Passeloreng diharapkan rampung April 2019. Namun, masalah pembebasan lahan masih membayangi pembangunan proyek ini. Kami harap proyek ini bisa selesai sesuai jadwal, semua tergantung pada lahan,” ujar Tampang.

Pembangunan Bendungan Passelloreng telah dimulai sejak 2015 dengan nilai kontrak mencapai Rp700 miliar. Proyek ini memiliki daya tampung mencapai 138 juta meter kubik air, dan diharapkan dapat mengairi areal pertanian seluas kurang lebih 10 ribu ha.

(dip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)