Home > News > Calon ‘Head to Head’ Rawan Picu Konflik

Calon ‘Head to Head’ Rawan Picu Konflik

Ilustrasi Pilkada Serentak.

Jakarta, KABARWAJO.com – Pertarungan head to head antar pasangan calon dinilai rawan memicu konflik antar pendukung.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan paparan di hadapan 359 perwira tinggi TNI/ Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri di Markas Besar TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

“Kami terus mencermati dinamika politik yang terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar tahun ini. Terdapat sejumlah potensi kerawanan, salah satunya head to head pasangan calon,” ucap Mendagri.

Tjahjo menyebut, dalam pelaksanaan Pilkada serentak sejumlah daerah memiliki pasangan calon kepala daerahnya head to head. Terdapat 4 provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Papua.

Pertarungan head to head antarpasangan calon tidak hanya terjadi di provinsi. Tapi juga di pemilihan bupati dan walikota. Untuk pemilihan bupati, terdapat 23 kabupaten yang kontestan Pilkadanya berhadapan secara head to head. Sementara untuk pemilihan wali kota, pertarungan head to head terjadi di delapan kota,” beber Tjahjo.

BACA JUGA :  Terduga Teroris SM Akui Pernah Ikut Bertempur dengan ISIS di Suriah

23 kabupaten yang head to head yakni Tenggamus, Ciamis, Banyumas, Magelang, Bondowoso, Pamekasan, Gianyar, Klungkung, Alor, Sanggau, Kapuas, Barito Utara, Pulang Pisau, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Minahasa, Bone, Wajo, Luwu, Kolaka, Polewali Mandar, Membramo, dan Karanganyar.

Sedangkan 8 kota yakni, Padang, Jambi, Cirebon, Bekasi, Banjar, Kotamobagu, Makassar dan Parepare.

Sejumlah potensi kerawanan lain yang potensial terjadi dalam tahapan Pilkada, urai Mendagri, yaitu konflik kepengurusan partai dan dukungan e-KTP bagi calon perseorangan. Hal tersebut sudah dilewati melalui tahapan pendaftaran calon.

BACA JUGA :  Daftar di PDIP dan Gerindra, Tim Pemenangan ASK Optimis Tatap Pilkada Wajo

“Dalam tahapan distribusi logistik, potensi kerawanannya terkait dengan keterlambatan distribusi logistik tiba di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan potensi kerawanan di tahapan kampanye, terkait dengan adanya protes partai ke penyelenggara sampai adanya bentrok massa pendukung yang berujung pada perusakan alat peraga kampanye dan lainnya,” jelas Mendagri.

Kampanye hitam, sabotase, ancaman penculikan, serta kampanye golongan putih untuk tidak memilih, lanjut Tjahjo, juga berpotensi menjadi kerawanan dalam tahapan masa tenang kampanye.

“Sedangkan potensi kerawanan yang harus dicermati saat tahapan pemungutan suara adalah praktik politik uang, kerusuhan, sabotase dan keributan di TPS serta ancaman terorisme,” paparnya.

(kja)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)