Home > Headline > Caplok Kawasan Hutan Lindung, DPLH Sulsel Bakal Pasang Plang di Lahan PT South Sulawesi LNG

Caplok Kawasan Hutan Lindung, DPLH Sulsel Bakal Pasang Plang di Lahan PT South Sulawesi LNG

Pertemuan di kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan terkait pelanggaran PT South Sulawesi LNG. (Foto: IST)

Makassar, KABARWAJO.com – Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bakal melakukan pemasangan plang di lahan PT South Sulawesi LNG di Langkenna, Desa Pattiroloka, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

Pemasangan plang tersebut karena perusahaan yang bergerak di bidang pemurnian gas alam cair (Liquefied Natural Gas) ini dianggap melanggar dan mencaplok kawasan hutan lindung untuk pembangunan kilang mini LNG.

“Terdapat kekeliruan dalam permasalahan ini. Tanah yang dibeli pihak PT South Sulawesi LNG itu memiliki sertifikat tetapi merupakan kawasan hutan lindung. Padahal seharusnya, pertanahan (BPN) tidak mengeluarkan sertifikat tanah di dalam kawasan hutan lindung, tapi kenyataannya tidak begitu, ada kesalahpahaman,” ungkap Kepala DPLH Sulsel, Andi Hasbi Nur, pada rapat yang membahas pelanggaran aktifitas PT South Sulawesi LNG di kantor DPLH Sulsel, Senin (9/4/2018).

BACA JUGA :  FOTO: Komunitas #BijakBersosmed Sambangi Yogyakarta Bersama Indosat Ooredo

Menurutnya, DPLH Sulsel dan Kementerian Lingkungan Hidup awalnya tidak mengetahui lahan kegiatan PT South Sulawesi LNG tersebut berada di kawasan hutan lindung.

“Waktu pelabuhannya mau direvisi, baru ketahuan bahwa kawasan hutan lindung dan selama ini pihak kabupaten (DPLH) yang membahas itu,” tambah Hasbi.

Sebelumnya, pembangunan kilang mini PT South Sulawesi LNG ini juga mendapat sorotan dari Komisi IV DPR RI yang membidangi lingkungan hidup. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai PT South Sulawesi LNG belum memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kalau tak punya Amdal berarti tak berizin, ilegal. Karena, Amdal itu bagian utuh dari perizinan. Jadi, bagaimana bisa beroperasi kalau tak punya Amdal. Ini negara punya aturan harus ditegakkan,” tegas Daniel Johan, di Jakarta, Rabu (7/2/2018) lalu.

BACA JUGA :  Tangkal Hoax, 26 Media Online Nasional Deklarasi AMSI di Gedung Dewan Pers
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. (Foto: kabar3.com)

Sedangkan pada 7 Oktober 2017, DPLH Sulsel juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Direktur PT South Sulawesi LNG. Isinya, kilang mini LNG milik PT South Sulawesi LNG di areal seluas 21,17 hektar tersebut berada di kawasan hutan lindung sesuai SK Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-II/2009.

Surat yang ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan Sulsel M Tamzil itu menyebutkan PT South Sulawesi LNG telah menjalankan kegiatan pembangunan kilang mini LNG meski belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sementara itu, Kabag Humas South Sulawesi LNG, Irwansyah pernah membantah proyek kilang mini LNG di Kabupaten Wajo tersebut tidak berizin.

“Memang South Sulawesi LNG belum memiliki izin HO dan Amdal, tapi perusahaan kami telah mengantongi izin dari Dirjen Migas yaitu izin Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang diatur dalam Undang Undang 32 Tahun 2009,” kilah Irwansyah.

(tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)