Home > Nasional > DKPP Pecat 3 Anggota Panwaslu yang Tidak Netral

DKPP Pecat 3 Anggota Panwaslu yang Tidak Netral

Pembacaan 7 putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018). (Foto: Dok. DKPP)

Jakarta, KABARWAJO.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara resmi memberhentikan secara tetap tiga penyelenggara Pemilu yang terbukti tidak netral.

Ketiganya, yakni Ketua Panwas Aceh Tenggara Mahidin Atin Desky, Ketua Panwascam Tapalang Barat Kabupaten Mamuju Tahlib, dan anggota Panwascam Duripoku Kabupaten Pasangkayu, Zul Hendriawan.

Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 7 putusan di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2018). Adapun para hakim dalam sidang agenda pembacaan putusan tersebut adalah Harjono selaku ketua majelis dan anggota majelis Prof. Muhammad, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, dan Alfitra Salamm.

BACA JUGA :  15 Tokoh Sulsel Rengkuh Jabatan Strategis di DPP Golkar

DKPP juga mencopot Manase Wandik dari jabatannya sebagai ketua KPU Kabupaten Puncak Provinsi Papua dan mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir.

Selain itu, sanksi peringatan keras juga diberikan kepada Cecep Rahmat Nugraha, Riyana S Komarudin, dan Asep Nurfalah masing-masing sebagai ketua dan anggota Panwas Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, sedangkan I Wayan Jondra selaku anggota KPU Provinsi Bali mendapatkan sanksi peringatan.

Pada pembacaan vonis 7 putusan tersebut, DKPP juga merehabilitasi nama baik anggota Panwas Kota Jakarta Utara Rini Rianti karena terbukti tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

BACA JUGA :  Ketua Bawaslu RI Dijadwalkan Lantik Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota Minggu Ini

“Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan,” ujar Ketua Majelis Hakim, Harjono, membacakan amar keputusan KPU.

Khusus pemecatan anggota Panwascam Duripoku, DKPP sebelumnya telah menggelar sidang kode etik kepada Zul Hendriawan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, Jumat (26/1/2018). Zul diadukan oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Pasangkayu karena terlibat dalam keanggotaan Partai Nasdem Pasangkayu.

“Saya mengisi surat kelengkapan dan daftar riwayat hidup sebagai kelengkapan berkas pengurus Partai Nasdem Kecamatan Doripoku,” aku Zul, terkait keterlibatannya dengan partai politik.

(tej/kabarpasangkayu.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)