Ini Sejarah Penetapan 5 Oktober sebagai Hari Jadi TNI

By on 05/10/2017

Presiden Soekarno melantik Jenderal Soedirman sebagai Panglima TNI.

KABARWAJO.com – Hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) ditetapkan pada setiap tanggal 5 Oktober. Hal ini merujuk pada momentum penetapan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dibentuk pada 23 Agustus 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 dan menjadi cikal bakal TNI.

Sejarah perjuangan tentara itu sendiri sudah ada sejak masa pra kemerdekaan. Di masa penjajahan Belanda, ada namanya nama Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) yang dibentuk oleh Belanda untuk mengatasi perlawanan Diponegoro.

Sementara pada masa penjajahan Jepang dibentuklah Pembela Tanah Air (PETA) yang terdiri dari pemuda-pemudi Indonesia untuk melawan tentara Sekutu pada tahun 1943.

Akan tetapi, pada 14 Februari 1945, PETA melakukan pemberontakan melawan tentara Jepang yang dipimpin oleh Sodancho (Komandan Peleton) Soeprijadi. Namun pemberontakan tersebut dapat dipatahkan Jepang yang berujung pada penangkapan sejumlah pimpinan PETA.

Soeprijadi sendiri menghilang setelah peristiwa pemberontakan tersebut dan hingga kini nasibnya masih misterius.

Sukarno, yang saat itu merupakan pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (Putera) sudah mengingatkan Sodancho Soeprijadi untuk mempertimbangkan dampak dari rencana pemberontakan tersebut.

“Apa yang tidak diketahui orang sampai sekarang ialah bahwa Sukarno sendiri tersangkut dalam pemberontakan ini. Bagi orang Jepang, maka pemberontakan PETA merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga sama sekali. Akan tetapi bagi Sukarno tidak. Aku telah mengetahui sebelumnya. Ingatlah bahwa rumahku di Blitar,” tulis Cindy Adams dalam buku biografi tentang Sukarno “Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.”

BACA JUGA :  Konser sih Konser, Tapi Jangan Mengusik Ketenangan Beribadah

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintah kemudian membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 23 Agustus 1945. Setelah itu secara bertahap dibentuklah BKR Darat, BKR Laut, dan BKR Udara.

BKR memiliki kepengurusan di pusat dan sejumlah daerah. Tetapi ada pula daerah yang menolak dibentuk BKR dan akhirnya membuat lembaga serupa dengan penamaan sendiri.

Akhirnya pada 5 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah mengubah BKR menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang juga memasukkan para mantan anggota PETA. BKR Darat, Laut, dan Udara secara bertahap juga menyesuaikan penamannya.

TKR yang kemudian menjadi cikal bakal TNI ini sempat dipimpin oleh Soepriyadi yang merupakan komandan peleton atau shodancho tentara Peta. Sebelumnya, dia ditunjuk sebagai Menteri Keamanan Rakyat.

Tetapi Soepriyadi menghilang sejak pemberontakan di Blitar pada Mei 1945. Sebagian pejuang yakin dia sudah tewas terbunuh tentara Jepang.

Sukarno kemudian menunjuk Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum dengan berpangkat letnan jenderal. Pemilihan Oerip atas rekomendasi Perdana Menteri Sjahrir dan Amir Sjarifoeddin. Tugas Oerip membenahi organisasi tentara yang masih semrawut sebelum dipilih Panglima TNI.

Melewati pemilihan yang ketat pada 12 November 1945, akhirnya Soedirman yang masih berusia 29 tahun mampu menyisihkan Oerip, Amir Sjarifoeddin, dan Moeljadi Djojomartono dari Barisan Banteng. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta akhirnya melantik Soedirman sebagai Panglima Besar pada 18 Desember 1945.

BACA JUGA :  Makna Filosofis di Balik Rumah Panggung Suku Bugis

Nama TKR sendiri kemudian sempat berganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Usai kemerdekaan, banyak upaya sekutu mengembalikan penjajahan sehingga banyak laskar pejuangan untuk mempertahankan kemerdekaan.

Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI.

Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI

(bs) 

Tulis Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)
Read previous post:
FOTO: Peringatan HUT ke-72 TNI, Kodim 1406/Wajo Ziarah ke TMP Empagae

Niatnya Main-main, Bocah Kelas 6 SD Tewas Tergantung di Tali Ayunan

Media Sosial Sebagai Ekspresi Kekinian

Komunitas Wajo Nmax Owner Terbesar di Sulawesi

Close