Home > News > Pemilu 2019, KPU Larang Parpol dan Caleg Kampanye di Media Massa

Pemilu 2019, KPU Larang Parpol dan Caleg Kampanye di Media Massa

Nomor urut partai politik peserta Pemilu 2019.

Jakarta, KABARWAJO.com – Usai penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan penentuan nomor urut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menggelar rapat dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait aturan kampanye di media massa.

Dalam rapat tertutup yang dihadiri Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Komisioner KPI Nuning Rodiyah, dan perwakilan Bawaslu menetapkan sejumlah aturan terkait aturan kampanye partai politik peserta Pemilu serta calon anggota legislatif (caleg) DPR/DPRD/DPD dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“Kampanye melalui media massa baik cetak dan elektronik dilarang, tetapi partai politik diperbolehkan sosialisasi politik di internal partai,” ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).

BACA JUGA :  Mutasi di Lingkup Polri, Mantan Kapolres Wajo Jabat Wakalemdikpol

Menurutnya, aturan ini juga berlaku bagi para calon anggota legislatif, baik yang bertarung di tingkat DPR, DPRD, DPD, maupun Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

“(Advertorial) nggak boleh, itu nanti kita akan memutuskan ini pemberitaan atau iklan, atau pemberitaan yang terselubung dan itu domain Dewan Pers,” imbuhnya.

Dijelaskannya, untuk lembaga penyiaran pelanggaran terkait dengan iklan kampanye akan diputuskan bersama oleh gugus tugas, tetapi eksekusi tetap dilakukan oleh KPI. Sedangkan terkait pemberitaan yang tidak proporsional, tidak berimbang menjadi domain Dewan Pers melalui keputusan bersama gugus tugas.

BACA JUGA :  AGM: Karpet Biru Siap Sambut Kedatangan RMS di Wajo

“Pemberitaan boleh, namun apakah pemberitaan berimbang atau tidak, iklan terselubung atau tidak itu Dewan Pers yang menilai,” bebernya.

Aturan larangan kampanye tersebut, kata dia, akan berlaku di masa kampanye pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sedangkan sosialisasi internal soal nomor urut partai di Pemilu 2014 harus melalui pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat secara tertulis.

“Parpol belum boleh berkampanye meski sudah melakukan pengambilan nomor urut. Sudah ada jadwal kampanye yang disusun oleh KPU. Keputusan rapat hari ini akan ditindaklanjuti KPU dengan memberikan surat ke partai-partai politik peserta Pemilu 2019 dan efektif berlaku sejak hari ini,” tandasnya.

(nda/dip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maaf, tidak bisa di-copy paste! :)